Represi pada Bahasa Jawa “Ngapak”

Represi pada Bahasa Jawa “Ngapak”

Kompas : Sabtu, 17 Juli 2010

SUMARNO

Bahasa Jawa, sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia dengan jumlah penutur paling banyak, menurut EM Uhlembeck (1964), tebagi dalam tiga kelompok besar, yaitu bahasa Jawa bagian barat, bahasa Jawa bagian tengah, dan bahasa Jawa bagian Timur. Setiap kelompok tentu saja terbagi dalam berbagai bahasa dialek yang sangat khas.

Bahasa Jawa bagian barat, dalam pembagian Uhlembeck, misalnya, meliputi dialek-dialek atau sub-bahasa Banten, Cirebon, Tegal, dan Banyumas. Beberapa dialek utama dalam kelompok bahasa, seperti Tegal dan Banyumas, ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dua kelompok lainnya. Perbedaan itu, antara lain, didominasi vokal “A” pada mayoritas kata kerja dan kata sifatnya serta konsonan “K” diucapkan sangat jelas jika ia berada di huruf terbelakang sebuah kata.

Mungkin lantaran perbedaan atau ciri khas tersebut, dialek Tegal dan Banyumas kemudian dering disebut sebagai bahasa Jawa ngapak-ngapak. Sebuah sebutan yang secara ironis ternyata dibarengi oleh semacam kesan atau stigma yang agak negatif. Bahasa ngapak ini umum dianggap sebagai bahasa yang kasar serta secara “kasar” ditautkan dengan bahasa yang berkelas “rendahan”, bahasanya kaum proletar. Dalam  kancah pergaulan, tak jarang menjadi bahan ejekan karena dianggap kurang bergengsi.

Situasi ini membuat bahasa ngapak terjebak dalam beberapa kondisi yang kurang menguntungkan, antara lain, ia menjadi kurang diminati para penutur bahasa lain, bahkan belakangan oleh para penuturnya sendiri. Sinyalemen Pusat Bahasa yang mengatakan adanya 15 bahasa lokal punah dan 150-an lainnya terancam punah (Kompas, 9 Juli 2010), tentu cukup merisaukan jika terjadi juga pada bahasa Tegal dan Banyumas yang sebenarnya mememiliki pendaman keunikan kultural, bahkan sejarah yang cukup panjang.

Politik bahasa tua

Walau mungkin masih langka penelitian tentang latar historis dari bahasa Jawa ngapak-ngapak ini, dialek atau sub-bahasa ini tergolong bahasa tua. Bagi budayawan yang juga pengarang terkenal Banyumas, Ahmad Tohari, bahasa Jawa ngapak adalah turunan asli dari bahasa Jawa kuno.

Sebagai turunan asli bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa ngapak memiliki kemiripan dengan bahsa Sanskerta. Salah satunya, kedua bahasa itu sama-sama didominasi oleh vokal “A”. Slogan atau semboyan seperti Bhinneka Tunggal Ika memperlihatkan bagaimana bahasa Jawa kuno lebih menggunakan vokal “A” ketimbang “O” pada akhir katanya.

Namun, intervensi kekuasaan terhadap bahasa tak terelakkan. Bahasa sebagai sebuah produk dan kebudayaan mulai diracuni oleh politik. Setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram Islam pada akhir abad ke-16, kekuasaan dibangun, antara lain, dengan menggunakan bahasa. Berbeda dengan agama resmi yang dianutnya (Islam), kastanisasi justru terjadi dalam bahasa. Terbentuklah kemudian tingkatan bahasa Jawa, antara lain ngoko, kromo, dan kromo inggil.

Vernakularitas “ngapak”

Bahasa menjadi salah satu benteng, bahkan arsenal yang kuat untuk terus melanggengkan (struktur) kekuasaan itu.

Lewat pemahaman dan mekanisme semacam itulah kemudian bahasa Jawa mengalami pembakuan. Lengkap dengan aturan linguistik, paralinguistik, hingga metalinguistik-nya. Kelompok besar bahasa Jawa bagian tengah adalah satu di antara tiga kelompok di atas yang paling kuat memberlakukan pembakuan (struktur dan praksis) bahasa berkelas ini.

sementara bahasa Jawa bagian barat, termasuk didalamnya bahasa ngapak-ngapak ala Tegal dan Banyumas, lebih diposisikan sebagai bahasa vernakular. Menurut Holmes (2001), bahasa vernakular adalah bahasa yang tidak standar. Bahasa vernakular juga dikatakan sebagai sebuah bahasa yang bukan merupakan bahasa resmi suatu negara.

Dalam oengertian lain, bahasa Jawa ngapak adalah bahasa yang relatif bersih dari telikungan kepentingan kekuasaan atau politik. Artinya, bahasa ngapak sebenar-nya lebih egaliter dan demokratis karena mencerminkan kesetaraan (mitreka satata).

Menariknya, pembakuan bahasa Jawa justru diambil alih, dipertahankan, bahkan dilegalkan oleh pemerintahan yang lebih modern. Terlihat dalam penempatan bahasa berkelas itu di dalam kurikulum yang bermuatan lokal, khususnya dalam mata pelajaran bahasa daerah.

SUMARNO Praktisi Pendidikan, Tinggal di Tanggerang

Sumber : Kompas, 17 Juli 2010

Gambar : japamantra.wordpress.com